Kewajiban Perusahaan Selama TKA Bekerja di Indonesia

Banyak HR Manager menyangka bahwa legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA) selesai begitu visa dan izin tinggal terbit. Dugaan ini keliru besar. Berdasarkan audit internal compliance yang kami lakukan pada puluhan perusahaan multinasional tahun lalu, kesalahan paling fatal justru terjadi di tengah-tengah masa kontrak kerja ekspatriat tersebut.

Saya teringat kasus sebuah perusahaan manufaktur di Cikarang. Mereka terkejut saat pengawas ketenagakerjaan mendadak melakukan sidak. Perusahaan gagal menunjukkan laporan berkala penggunaan TKA serta tidak memiliki rekaman alih teknologi yang terstruktur. Hasilnya? Denda administratif membengkak dan izin RPTKA mereka dibekukan sementara. Pengalaman pahit ini membuktikan bahwa mematuhi kewajiban perusahaan selama TKA bekerja bukanlah pilihan opsional, melainkan benteng pertahanan hukum bagi bisnis Anda.

Landasan Legal Kewajiban Perusahaan Selama TKA Bekerja

Pemerintah Indonesia menyambut baik investasi asing. Namun, regulasi memperketat pengawasan agar tenaga kerja lokal tidak terpinggirkan. Perusahaan penjamin wajib memenuhi regulasi tertulis yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Instansi teknis seperti Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja secara sinergis melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan kewajiban administratif menjadi kunci utama kelancaran operasional perusahaan Anda.

5 Kewajiban Mutlak Perusahaan Selama Masa Kerja TKA

Menjalankan operasional bisnis yang melibatkan eksekutif atau tenaga ahli asing membutuhkan ketelitian tinggi. Berikut adalah lima pilar kewajiban legal yang harus dijalankan secara disiplin:

1. Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping (TPTKA)

Perusahaan wajib menunjuk warganegara Indonesia sebagai pendamping bagi TKA yang dipekerjakan. Pendamping ini bukan sekadar nama di atas kertas. Mereka harus mendampingi TKA secara aktif untuk menerima alih teknologi dan alih keahlian. Exception hanya berlaku untuk jabatan-jabatan tertentu seperti direksi dan komisaris.

2. Melaksanakan Pelatihan dan Alih Teknologi

Alih pengetahuan merupakan inti dari izin penggunaan ekspatriat di tanah air. Perusahaan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping lokal. Pelatihan ini harus sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut. Dokumen sertifikat pelatihan, foto kegiatan, dan silabus wajib diarsipkan secara rapi.

3. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA)

Setiap bulan, perusahaan wajib membayar DKP-TKA sebesar USD 100 per jabatan per bulan. Pembayaran ini disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah. Pembayaran yang tertunda dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan RPTKA secara otomatis oleh sistem online.

4. Mengikutsertakan TKA dalam Program Jaminan Sosial

TKA yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan wajib memberikan perlindungan asuransi kesehatan swasta atau BPJS Kesehatan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan kerja ekspatriat selama bertugas.

5. Menyampaikan Laporan Berkala Penggunaan TKA

Ini adalah poin yang paling sering terlewatkan. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan ini mencakup pelaksanaan pengajaran, alih teknologi, serta status fasilitas pendampingan.

Tabel Check-list Kepatuhan dan Denda Pelanggaran

Untuk memudahkan tim HR dan Legal Anda, kami telah menyusun ringkasan kewajiban beserta risiko sanksi jika terjadi kelalaian:

Prosedur Pengakhiran Masa Kerja dan Kepulangan TKA

Kewajiban perusahaan belum usai meskipun masa kontrak kerja TKA telah berakhir. Sebelum TKA meninggalkan Indonesia secara permanen, perusahaan wajib mengurus pengembalian dokumen keimigrasian melalui prosedur Tax Clearance dan EPO (Exit Permit Only).

Prosedur EPO memastikan bahwa TKA tidak lagi memiliki kewajiban pajak atau perkara hukum yang tertinggal di Indonesia. Kegagalan mengurus EPO dapat menyebabkan nama perusahaan Anda tercoreng dalam sistem pengawasan keimigrasian, yang pada akhirnya menyulitkan pengajuan visa TKA di masa depan.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah semua posisi TKA wajib memiliki tenaga kerja pendamping lokal?

Tidak semua. Posisi seperti Direktur dan Komisaris dibebaskan dari kewajiban penunjukan tenaga kerja pendamping WNI.

Berapa kali perusahaan harus melaporkan penggunaan TKA dalam setahun?

Perusahaan wajib menyampaikan laporan penggunaan TKA setiap 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun secara online.

Apa yang terjadi jika perusahaan lupa membayar DKP-TKA?

Sistem tidak akan menerbitkan atau memperpanjang RPTKA dan Notifikasi TKA, sehingga status kerja TKA menjadi ilegal.