Menentukan jabatan TKA yang tepat bukan sekadar formalitas administratif — ini adalah fondasi yang menentukan apakah pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Anda akan disetujui Kemnaker atau justru ditolak dan harus diulang dari nol. Salah memilih nomenklatur jabatan bisa berakibat fatal: dari penolakan RPTKA, keterlambatan penerbitan visa kerja, hingga risiko sanksi karena melanggar daftar jabatan yang dilarang bagi tenaga kerja asing. Artikel ini membedah secara praktis bagaimana menentukan jabatan TKA yang sesuai regulasi, sesuai kompetensi, dan aman dari risiko penolakan.
Kenapa Penentuan Jabatan TKA Tidak Bisa Asal Pilih?
Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tenaga kerja asing hanya boleh dipekerjakan di Indonesia untuk jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu, serta wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Artinya, jabatan yang dicantumkan dalam RPTKA bukan sekadar nama posisi di atas kertas, melainkan harus mencerminkan tanggung jawab, kualifikasi, dan bidang keahlian riil dari sang tenaga asing.
Ketidaksesuaian antara jabatan yang diajukan dengan kompetensi TKA, KBLI perusahaan, atau ruang lingkup pekerjaan sehari-hari, kerap menjadi alasan utama sistem RPTKA online Kemnaker menahan atau menolak pengajuan. Di sinilah pentingnya memahami logika penentuan jabatan sebelum mengajukan berkas.
5 Langkah Menentukan Jabatan TKA yang Tepat
- Petakan ruang lingkup pekerjaan sebenarnya. Jangan mulai dari nama jabatan, mulailah dari uraian tugas. Tuliskan tanggung jawab harian, target kerja, dan output yang diharapkan dari TKA tersebut, baru kemudian cocokkan dengan nomenklatur jabatan yang paling merepresentasikannya.
- Cocokkan dengan KBLI dan bidang usaha perusahaan. Jabatan yang diajukan idealnya selaras dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan pemberi kerja. Jabatan “Marketing Director” pada perusahaan dengan KBLI manufaktur, misalnya, perlu penjelasan tambahan agar tidak dianggap tidak relevan.
- Periksa daftar jabatan terlarang bagi TKA. Merujuk Kepmenaker Nomor 349 Tahun 2019 juncto Pasal 11 PP Nomor 34 Tahun 2021, TKA sama sekali tidak boleh ditempatkan pada jabatan yang berurusan dengan personalia atau sumber daya manusia — seperti Manajer Personalia, Manajer Hubungan Industrial, Supervisor Perekrutan Pegawai, hingga Analis Jabatan. Memilih salah satu dari jabatan ini otomatis membuat RPTKA ditolak.
- Selaraskan dengan ijazah dan pengalaman kerja TKA. Kompetensi yang tercantum dalam CV, ijazah, dan sertifikasi profesi calon TKA harus nyambung secara logis dengan jabatan yang diajukan. Kesenjangan antara latar belakang pendidikan dan jabatan yang diminta sering memicu pertanyaan tambahan dari petugas verifikasi.
- Hindari rangkap jabatan dalam satu perusahaan. Pasal 10 PP Nomor 34 Tahun 2021 secara tegas melarang satu TKA memegang lebih dari satu jabatan di perusahaan yang sama. Jika kebutuhan bisnis memang lintas fungsi, pertimbangkan jabatan tunggal yang paling mencerminkan porsi kerja terbesar.
Perbedaan Jabatan yang Boleh dan Tidak Boleh Diisi TKA
Secara umum, jabatan yang terbuka untuk TKA adalah posisi yang menuntut keahlian teknis spesifik, kepemimpinan strategis lintas negara, atau transfer teknologi yang belum tentu tersedia pada tenaga kerja lokal — misalnya direksi, tenaga ahli teknis, atau posisi riset dan pengembangan tertentu. Sebaliknya, jabatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tenaga kerja domestik — rekrutmen, pembinaan karier pegawai, hubungan industrial — dikunci khusus untuk pekerja Indonesia, dengan tujuan menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya manusia nasional.
| Kategori | Contoh Jabatan | Status untuk TKA |
|---|---|---|
| Kepemimpinan strategis | Direktur, Komisaris, Country Manager | Diperbolehkan (sesuai anggaran dasar) |
| Keahlian teknis khusus | Chief Engineer, IT Architect, R&D Specialist | Diperbolehkan (dengan bukti kompetensi) |
| Pengelolaan SDM | Manajer Personalia, HR Business Partner, Analis Jabatan | Dilarang mutlak |
| Hubungan industrial | Manajer Hubungan Industrial, Supervisor Pembinaan Karier | Dilarang mutlak |
Risiko Jika Salah Menentukan Jabatan TKA
- RPTKA ditolak sistem — proses harus diulang dari tahap awal, membuang waktu berminggu-minggu.
- Visa kerja (E23/E28) tertahan di Ditjen Imigrasi karena jabatan pada RPTKA tidak sinkron dengan jabatan pada dokumen sponsor.
- Potensi sanksi administratif apabila jabatan yang dijalankan di lapangan ternyata berbeda dari yang tertera secara resmi.
- Perhitungan DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA) meleset karena tarif dapat berbeda tergantung durasi dan klasifikasi jabatan yang diajukan.
Konsultasi Penentuan Jabatan TKA Bersama Jangkar Groups
Menentukan jabatan yang tepat butuh pemahaman silang antara regulasi ketenagakerjaan, struktur organisasi perusahaan, dan latar belakang kompetensi TKA itu sendiri. Jangkar Groups membantu perusahaan Anda melalui proses ini secara menyeluruh:
- ✅ Analisis Kesesuaian Jabatan: Memetakan uraian tugas TKA terhadap nomenklatur KBJI dan KBLI perusahaan.
- ✅ Pengecekan Daftar Larangan: Memastikan jabatan yang diajukan tidak termasuk dalam kategori terlarang menurut Kepmenaker 349/2019.
- ✅ Pendampingan RPTKA Online: Membantu input data hingga RPTKA disahkan tanpa bolak-balik revisi.
- ✅ Sinkronisasi Dokumen: Menjaga konsistensi jabatan antara RPTKA, visa kerja, dan KITAS agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Apa Kata Klien Kami
“Awalnya RPTKA kami ditolak dua kali karena salah menyusun nama jabatan. Setelah dibantu Jangkar Groups, prosesnya jadi jelas dan disetujui tanpa revisi lagi.”
— HR Manager, Perusahaan Manufaktur, Cikarang
“Tim konsultannya paham betul mana jabatan yang aman dan mana yang berisiko ditolak. Sangat membantu untuk perusahaan asing yang baru buka cabang di Indonesia.”
— Direktur Operasional, Startup Teknologi, Jakarta
FAQ: Penentuan Jabatan untuk TKA
Apakah nama jabatan TKA harus persis sama dengan struktur organisasi internal perusahaan?
Tidak harus identik, tetapi harus merepresentasikan tugas yang sama. Sebaiknya gunakan nomenklatur yang mendekati klasifikasi resmi KBJI agar mudah dikenali sistem RPTKA.
Bagaimana jika satu TKA sebenarnya mengerjakan dua fungsi berbeda?
Pilih satu jabatan yang paling dominan mencerminkan tanggung jawabnya, karena regulasi melarang rangkap jabatan untuk TKA dalam satu perusahaan yang sama.
Apakah jabatan direksi otomatis bebas dari pembatasan?
Direksi dan komisaris memiliki kelonggaran tertentu, namun tetap harus tercatat sah dalam anggaran dasar perusahaan dan tidak merangkap fungsi personalia.
Apa yang terjadi jika jabatan di RPTKA berbeda dengan jabatan di visa kerja?
Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan proses di imigrasi tertahan karena dokumen dianggap tidak konsisten. Pastikan seluruh dokumen menggunakan nomenklatur jabatan yang sama sejak awal.
Apakah ada bidang usaha yang lebih ketat soal jabatan TKA dibanding bidang lain?
Ya. Sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sektor strategis nasional, dan sektor dengan proteksi tenaga kerja lokal tinggi umumnya diawasi lebih ketat.
Bolehkah menggunakan jasa konsultan untuk menentukan jabatan TKA?
Boleh, dan disarankan terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali mengajukan RPTKA, untuk meminimalkan risiko penolakan akibat kesalahan nomenklatur jabatan.