Biaya STM TKA dan Ketentuan Pengurusannya

Pengurusan legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia kerap kali memicu rasa bingung bagi divisi HRD maupun jajaran manajemen perusahaan sponsor. Minggu lalu, seorang klien HR Manager dari sebuah perusahaan manufaktur di Cikarang menghubungi saya sambil terengah-engah via telepon. Beliau mendadak panik karena jajaran intelijen kepolisian setempat melakukan pemeriksaan mendadak dan menanyakan keberadaan Surat Tanda Melapor (STM) milik tiga ekspatriat Jepang yang baru dua minggu bekerja di pabriknya. “Pak, bukankah ITAS dan RPTKA dari Kemnaker serta Imigrasi sudah cukup? Apakah STM wajib dan berapa sebetulnya biaya STM TKA yang harus dibayar?” tanyanya dengan nada cemas. Cerita seperti ini sudah puluhan kali saya temui selama lebih dari satu dekade mengawal legalitas keimigrasian di lapangan.

Berapa Sebenarnya Biaya STM TKA Resmi?

Mari kita luruskan mitos yang sering beredar di kalangan korporasi. Berdasarkan regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Melapor (STM) bagi warga negara asing tidak dikenakan biaya retribusi alias gratis (Rp 0). Negara tidak menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas lembaran dokumen pelaporan kepolisian ini.

Namun, dalam praktiknya, muncul istilah real cost atau biaya operasional pengurusan. Mengapa demikian? Karena proses administratif memerlukan pengumpulan berkas, pencetakan dokumen legalitas, pengantaran fisik berkas ke Satuan Intelkam Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Daerah (Polda), hingga koordinasi verifikasi faktual tempat tinggal TKA. Jika perusahaan menggunakan bantuan konsultan atau agen legalitas resmi seperti PT. Jangkar Global Groups, maka komponen biaya STM TKA yang timbul murni merupakan honorarium jasa profesionalitas pengurusan dokumen dan transportasi operasional.

Rincian Komponen Biaya dan Estimasi Pengeluaran

Agar perencanaan anggaran divisi HRD perusahaan Anda akurat dan transparan, berikut adalah rincian komponen pengeluaran yang umumnya terkait dengan pengurusan STM TKA di Indonesia:

Dasar Hukum dan Ketentuan Administratif Pengurusan STM TKA

Landasan hukum mengenai kewajiban pelaporan keberadaan orang asing tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Petunjuk Pelaksana Kapolri mengenai Pengawasan Orang Asing. Setiap penjamin atau pemilik tempat penginapan yang memberi tempat tinggal kepada orang asing wajib melaporkan keberadaan TKA tersebut kepada kepolisian setempat dalam waktu maksimal T = 14 hari sejak kedatangan atau diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI fokus pada pengesahan RPTKA dan izin tinggal, sedangkan Polri melalui Sat Intelkam fokus pada jaminan keamanan serta ketertiban lingkungan tempat TKA berdomisili.

Syarat Dokumen Pengurusan STM TKA

Sebelum mengajukan STM ke Polres setempat, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut secara lengkap:

• Fotokopi Paspor TKA yang masih berlaku minimal 6 bulan.
• Fotokopi ITAS / ITAP (Izin Tinggal Terbatas/Dua Tahun) aktif.
• Fotokopi Notifikasi Pengesahan RPTKA dari Kementerian Ketenagakerjaan.
• Surat Penjaminan dari Perusahaan Sponsor (Kop Surat & Materai).
• Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal / Perjanjian Sewa Apartemen atau Rumah.
• Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3×4 (2 lembar).
• Fotokopi KTP PIC / HRD Perusahaan Penjamin.

Prosedur Langkah Demi Langkah Pengurusan STM TKA

1. Kompilasi Berkas: Kumpulkan seluruh persyaratan administratif keimigrasian dan ketenagakerjaan.
2. Pengajuan ke Satuan Intelkam Polres: Serahkan berkas ke Loket Pelayanan WNA di Polresta/Polres sesuai domisili tempat tinggal TKA.
3. Verifikasi Berkas & Wawancara Singkat: Petugas kepolisian meneliti keabsahan dokumen dan mencocokkan alamat domisili fisik.
4. Penerbitan Dokumen STM: Lembar STM diterbitkan dan ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres setempat.
5. Pengarsipan & Pelaporan Lanjutan: Berkas STM asli disimpan oleh penjamin dan salinannya wajib dibawa TKA saat bepergian untuk menghindari kendala pemeriksaan di lapangan.